BERITA JADWAL KLASEMEN LAINNYA

SOS Sebut Kinerja Komdis PSSI bak Debt Collector

27-10-2021 19:08 | Serafin Unus Pasi

Logo PSSI (c) Bola.com/Dody Iryawan
Logo PSSI (c) Bola.com/Dody Iryawan

Bola.net - Kinerja Komisi Disiplin PSSI mendapat sorotan. Kali ini, sorotan datang dari Save Our Soccer (SOS). Lembaga yang concern tentang perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia ini menilai kerja Komdis PSSI bak debt collector.

"Orientasi hukumannya adalah uang. Belum ada terobosan baru. Komdis bekerja layaknya debt collector," ucap Koordinator SOS, Akmal Marhali.

"Ini tidak sehat untuk kompetisi sepak bola Indonesia," sambungnya.

Menurut Akmal, Komdis PSSI nyaris seperti tertidur lelap sampai pekan keenam gelaran Liga 1 dan pekan keempat Liga 2. Namun, setelah adanya kritikan publik, mereka sotak bangun dan merapel pekerjaannya dengan menggelar sidang. Dari 26 kasus yang mereka putuskan pada sidang tersebut, Komdis menjatuhkan denda nyaris Rp 1 miliar.

Dari surat keputusan Komdis PSSI, total terdapat 12 kasus dari empat pelanggaran di Liga 1 yaitu kartu merah langsung, keterlambatan kick-off, lima kartu kuning atau lebih dalam satu laga, dan tamu VIP masuk ruang ganti.

Sementara, di Liga 2, total 14 kasus yang disidangkan. Rinciannya, perilaku mendiskreditkan keputusan PSSI, pelanggaran fair play, keterlambatan kick-off, dan lima kartu kuning atau lebih dalam satu laga.

Simak artikel selengkapnya di bawah ini.

1 dari 3 halaman

Keputusan Tak Masuk Logika

Lebih lanjut, menurut Akmal, ada sejumlah keputusan Komdis PSSI yang tak masuk logika. Salah satunya, menurut eks wartawan olahraga ini, adalah keputusan soal kasus keterlambatan kick-off.

Akmal menyebut bahwa keterlambatan kick-off secara logika menjadi tanggung jawab LIB sebagai penyelenggara kompetisi bubble to bubble. Pasalnya, tidak ada klub yang sejatinya mempekerjakan panpel sendiri layaknya di kompetisi normal.

"Selain itu, sanksi yang dijatuhkan juga tak masuk logika hukum di tengah pandemi," kata Akmal.

Ia mencontohkan sanksi yang diterima Pelatih Persijap, Jaya Hartono. Dalam konteks Liga 2, sanksi sebulan sama artinya dengan separuh musim.

"Striker Badak Lampung, T.A Musyafry, dihukum enam laga. Padahal, Liga 2 hanya sepuluh laga, ia sudah selesai berkompetisi. Demikian pula dengan vonis Heri Setiawan selama 6 bulan. Padahal Liga 2 hanya berlangsung 2 bulan," tegasnya.

2 dari 3 halaman

Orientasi Sebatas Uang

Akmal pun menilai bahwa pola pikir Komdis dalam menjatuhkan hukuman masih sebatas uang. Belum ada terobosan baru, sambung eks CEO Persiraja Banda Aceh ini, soal bentuk hukuman yang dijatuhkan. Padahal, menurut Akmal, sanksi denda uang tersebut selama ini tidak efektif dan tidak berefek jera buat pelakunya.

"Perlu ada modifikasi misalnya hukuman kerja sosial buat Heri Setiawan. Tugasnya membina pemain-pemain SSB/akademi misalnya. Ini akan lebih bermanfaat dibandingkan uang," papar Akmal.

"Sanksi kerja sosial pernah diberikan kepada Eric Cantona saat berperilaku buruk menendang kungfu penonton kala membela Manchester United," imbuhnya.

Menurut Akmal, dengan sanksi kerja sosial, pihak terhukum tak sampai menganggur. Heri Setiawan yang dihukum 6 bulan, misalnya, secara psikologi juga morilnya terangkat karena masih dipekerjakan membina pemain muda.

"Ini bagus untuk introspeksi sekalian. Kalau denda uang nggak ada efek psikologisnya karena yang bayar klub atau dipotong langsung dari subsidi," ia menegaskan.

3 dari 3 halaman

Tidak Transparan

Akmal menambahkan, ada laga kerugian sanksi denda uang yang selama ini diterapkan PSSI. Kerugian tersebut adalah tidak adanya transparansi penggunaan uang hasil denda tersebut.

"Harusnya sanksi uang yang dijatuhkan digunakan untuk pembinaan terhadap pelanggar sanksi," kata Akmal.

"Bentuknya bisa edukasi rules of the game sampai untuk konsultasi ke psikiater untuk terhukum perilaku buruk," tandasnya.

(Bola.net/Dendy Gandakusumah)

KOMENTAR